SEMARANG (KRjogja.com)-
Ketua FPAN Khafid Sirotudin dan Ketua FPPP Istajib AS mengatakan,
menolak rencana pemerintah melaksanakan program pemberian Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka menilai program BLSM bukan
program solutif yang bisa memecahkan masalah kemiskinan jika pemerintah
menaikan harga BBM.
Menurut Khafid, rencana pemerintah yang akan mengucurkan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tidak efektif. BLSM yang nilainya Rp 150.000 tiap bulan selama empat bulan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. “Lebih baik pemberian kompensasi dialihakan untuk subsidi peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) seperti untuk kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum”, tegas Khafid, Rabu (19/06/2013).
Khafid menilai selama ini pemerintah cenderung memberikan subsidi yang lebih besar untuk barang ketimbang subsidi untuk orang. Kebijakan tersebut sudah saatnya untuk dibalik, subsidi untuk barang harus dikurangi dan subsidi untuk masyarakat diperbesar. Sehingga saat pemerintah menaikan harga BBM, secara otomatis akan diikuti dengan biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah, dan transportasi juga murah. Dengan demikian masyarakat tidak akan protes,” tegasnya.
Ketua FPPP DPRD Jateng Istajib mengatakan, jika pemerintah benar-benar menaikan harga BBM dalam waktu dekat ini, masyarakat kecil benar-benar akan terkena dampaknya. Pemberian BLSM diyakini tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kesengsaraan masyarakat menengah ke bawah.(Bdi)
sumber: http://krjogja.com/read/177110/pemberian-blsm-tidak-efektif.kr
Menurut Khafid, rencana pemerintah yang akan mengucurkan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tidak efektif. BLSM yang nilainya Rp 150.000 tiap bulan selama empat bulan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. “Lebih baik pemberian kompensasi dialihakan untuk subsidi peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) seperti untuk kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum”, tegas Khafid, Rabu (19/06/2013).
Khafid menilai selama ini pemerintah cenderung memberikan subsidi yang lebih besar untuk barang ketimbang subsidi untuk orang. Kebijakan tersebut sudah saatnya untuk dibalik, subsidi untuk barang harus dikurangi dan subsidi untuk masyarakat diperbesar. Sehingga saat pemerintah menaikan harga BBM, secara otomatis akan diikuti dengan biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah, dan transportasi juga murah. Dengan demikian masyarakat tidak akan protes,” tegasnya.
Ketua FPPP DPRD Jateng Istajib mengatakan, jika pemerintah benar-benar menaikan harga BBM dalam waktu dekat ini, masyarakat kecil benar-benar akan terkena dampaknya. Pemberian BLSM diyakini tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kesengsaraan masyarakat menengah ke bawah.(Bdi)
sumber: http://krjogja.com/read/177110/pemberian-blsm-tidak-efektif.kr
Tidak ada komentar:
Posting Komentar